ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN
Nama Kelompok:
- Anis Abda Rabbik (10315816)
- Danang Putra Wijaya (11315564)
- Eriawan Heri Susanto (12325233)
- Ghifari Fakhran Isya (13315873)
- Stefi Vivia Putri Dewi (16415682)
- Yasin Nanda Ariesta (17315223)
FUNGSI DAN PERAN APBN
APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).
APBN sebagai alat Stabilisasi
Ekonomi,
1)
Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan
tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total
tidak melebihi penerimaan total
2)
Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar
mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber
pembiayaan pembangunan.
3)
Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara
mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya .
4)
Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan,
sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan
negara dibatassi.
5)
Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan
secara maksimal sumber-sumber dalam negeri
STRUKTUR DAN SUSUNAN APBN
Pada struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak Tahun 2000, Indonesia telah menguba komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics (GFS).
B. PRINSIP ANGGARAN DINAMIS
Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif.
Pada struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak Tahun 2000, Indonesia telah menguba komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics (GFS).
1.
Pendapatan Negara dan Hibah.
Penerimaan
APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang
meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan
Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)
merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba
BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang
lebih kecil terhadap total penerimaananggaran,jumlahnya semakin meningkat
secara signifikan tiap tahunnya Berbeda dengansistem penganggaran sebelum tahun
anggaran 2000, pada system penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan
(pinjaman) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penerimaan. Dalam
pengadministrasian penerimaan negara, departemen/lembaga tidak boleh
menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk membiayai
kebutuhannya.Beberapa pengeculian dapat diberikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait.
2.
Belanja Negara.
Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Sebelum diundangkannya UU No. 17/2003, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. UU No. 17/2003 mengintrodusing uniffied budget sehingga tidak lagi ada pembedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sementara itu, dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Papua.
Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Sebelum diundangkannya UU No. 17/2003, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. UU No. 17/2003 mengintrodusing uniffied budget sehingga tidak lagi ada pembedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sementara itu, dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Papua.
3.
Defisit dan Surplus.
Defisit
atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran.Pengeluaran
yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi
pengeluaran disebut surplus.Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran
defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama
lebih dari tiga puluh tahun. Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit
anggaran, yaitu: keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum
(overallbalance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja
tidak termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan
dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.
4.
Pembiayaan.
Pembiayaan
diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang
penting saat ini adalah: pembiayaan dalam negeri (perbankan dan non perbankan)
serta pembiayaan luar negeri (netto) yang merupakan selisihantara penarikan
utang luar negeri (bruto) dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
PRINSIP-PRINSIP DALAM APBN
- Sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit.
A. PRINSIP
ANGGARAN DEFISIT
Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan:
Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan:
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=328967682853374095#editor/target=post;postID=1751880877749591863
- Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber pembiayaan.
- Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN + sumber pembiayaan LN (bersih)
B. PRINSIP ANGGARAN DINAMIS
Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif.
- Anggaran bersifat dinamis absolut apabila Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun ke tahun terus meningkat.
- Anggaran bersifat dinamis relatif apabila prosentase kenaikan TP (DTP) terus meningkat atau prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.
C. PRINSIP
ANGGARAN FUNGSIONAL
- Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin.
- Prinsip ini sesuai dengan azas “bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan/ pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar