Tinjauan Tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi

 ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

 Nama Kelompok:

• Anis Abda Rabbik         (10315816)
• Danang Putra Wijaya   (11315564)
• Eriawan Heri Susanto   (12325233)
• Ghifari Fakhran Isya    (13315873)
• Stefi Vivia Putri Dewi   (16415682)
• Yasin Nanda Ariesta      (17315223)

Tinjauan Tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi

A.        Kajian

Saat ini pertumbuhan jasa konstruksi berkembang pesat, sejalan dengan pertumbuhan jasa konstruksi maka dibutuhkan payung hukum yang mengatur tentang  jasa konstruksi itu sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. UU ini melengkapi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999.

Ada beberapa point penting dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 ini, diantaranya:

1.   Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;

2.   Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat;

3.   Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;

4.   Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan;

5.   Adanya aspek perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak mengganggu proses pembangunan. Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pada RUU tentang Jasa Konstruksi yang baru tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi hanya ada klasul kegagalan bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi;

6.   Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, juga penetapan standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi;

7.   Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi;

8.   Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1.   Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

2.   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B.        Manfaat

Dengan adanya UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang juga melibatkan masyarakat sehingga masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang bermanfaat. Berikut adalah manfaat yang didapat masyarakat:

        ·        Hak Masyarakat:

1.   Melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi

2.   Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

        ·        Kewajiban Masyarakat :

1.   Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang Pelaksanaan jasa konstruksi

2.   Turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

Sumber:
https://cepagram.com/index.php/2017/04/16/8-poin-penting-dalam-uu-jasa-konstruksi-no-2-tahun-2017/

https://ardianfajar.wordpress.com/2011/02/17/sedikit-tentang-undang-undang-jasa-konstruksi/